Home > Server Bulog > Jangan ulangi kesalahan ….

Jangan ulangi kesalahan ….

31 May 2009

Sejak mengalami perubahan status dari LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen) menjadi BUMN, Perusahaan Umum Bulog (Perum Bulog) telah banyak mengalami pasang surut dalam menjalankan aktivitas perusahaan BUMN terutama yang menyangkut penugasan pemerintah diantaranya penyaluran beras raskin.

Berbagai kasus dan begitu banyaknya oknum-oknum pegawai Perum Bulog yang tersangkut kasus hukum seharusnya bisa menjadi pelajaran oleh segenap pimpinan Perum Bulog di tingkat pusat maupun daerah.  Kesadaran untuk melakukan perubahan dalam tubuh intern Perum Bulog harusnya sense of emergency dan sense of urgent dan itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.  Namun disatu sisi kendala masalah mental pegawai juga ikut berbicara untuk melakukan perubahan tersebut.   Memang tidak semudah yang dibayangkan untuk melakukan perubahan secara instan, namun jika tekad dan komitmen sesuai visi dan misi perusahaan sudah ditanamkan, maka perubahan pasti bisa dilakukan.

Kekurangan yang terlihat selama ini pada Perum Bulog masih belum adanya standar dan pedoman pengembangan usaha/bisnis Perum Bulog kedepan.  Selama ini bulog masih menunggu dan belum pernah melakukan pengembangan bisnis dan belum berani mengambil langkah kebijakan.  Kalaupun pengembangan usaha/bisnis sudah dilakukan, justru lebih banyak kegagalan dari pada keberhasilan.  Karena belum adanya prosedur baku perihal pengembangan usaha untuk diterapkan oleh Perum Bulog dan justru pengembangan usaha yang dilakukan lebih banyak bersifat spekulatif.  Sehingga hanya kegagalan yang diraih dari pada keuntungan (profit margin), padahal jumlah dana yang dikeluarkan tidaklah sedikit alias pemborosan.

Kedepan seharusnya Perum Bulog lebih memberanikan diri untuk mengembangkan lahan bisnis yang bisa menghasilkan profit margin dan harus berani masuk ke dalam alam kompetisi.  Jika hal tersebut tidak dilakukan maka kedepan Perum Bulog hanya akan menjadi BUMN yang tidak produktif.

Perum Bulog tahun 2009 kepada Pemerintah untuk subsidi beras raskin mencapai Rp. 12,70 trilyun rupiah, ditambah anggaran untuk cadangan beras pemerintah yang jumlahnya mencapai Rp. 4,2 trilyun.  Hal ini tentunya harus selalu dilakukan pengawasan secara ketat mengingat jumlah APBN yang diberikan Pemerintah kepada Perum Bulog sangat besar jumlahnya, belum lagi banyaknya kasus-kasus peyelewengan beras raskin di berbagai daerah.

From : The Special One (Mei 2009)

Categories: Server Bulog
%d bloggers like this: